Bandung, gatra.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan untuk tahun 2019 ini proyek infrastruktur masih merupakan pos belanja yang cukup besar, yaitu Rp415 triliun. Hanya saja, anggaran ini belum cukup memenuhi kebutuhan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tahun 2019 ini, infrastruktur masih merupakan pos belanja yang cukup besar, yaitu Rp 415 (triliun), masih kalah (besar) dengan pendidikan, namun termasuk the second largest spending untuk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara Infrastructure Summit 2019 di Universitas Padjajaran (Unpad), Kota Bandung, Jumat (26/4).

Ani menjelaskan infrastrukur sangat penting guna menopang momentum pertumbuhan ekonomi. Juga turut menciptakan kesejahteraan sekaligus mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan. Namun, kebanyakan pengamat lebih tertarik melihat dari sisi belanja modal di pemerintah pusat. Padahal, banyak belanja infrastruktur itu sekarang diserahkan ke derah, termasuk dana alokasi khusus (DAK) termasuk dalam APBD masing-masing kepala daerah.

Menurutnya, setiap kepala daerah menginginkan adanya akselerasi pembangunan, tak terkecuali di Jawa Barat. Bahkan, tidak hanya membutuhkan infrastrukur, namun mendesak juga soal menjaga dan merestorasi lingkungan.

"Orang biasanya hanya fokus pada kebutuhan pendanaannya. Karena, memang dalam RPJPN disebutkan kebutuhan infrastruktur di Indonesia mencapai lebih dari Rp2 ribu, bahkan Rp4 ribu triliun," katanya.

Ani menilai, diperlukan skema pendanaan yang bisa dijadikan solusi. Salah satunya dengan cara menggandeng pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, bila melihat kebutuhan pembiayaan tersebut, kemampuan APBN tidak akan dapat memenuhinya.

"Pilihannya, apakah kita akan menunggu sampai pemerintah punya uang sendiri, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Sehingga, partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan, atau bahkan menjadi kebutuhan," terangnya.

Diketahui, pada acara Infrastructure Summit 2019 ini mempertemukan 31 universitas yang tergabung dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Tahun ini mereka membahas pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usana (KPBU).

Sementara itu, Dirut PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan menilai pola KPBU itu sebagai pendanaan yang paling gampang. Yakni, dari APBN, penugasan, baru KPBU.

"Nah sekarang kita balik dengan anggaran APBN terbatas kan KPBU harus menjdi pilihan pertama, kalau kejasama ini sudah bagus barulah nanti kita penugasan ke BUMN," katanya.

Reporter: Risyad Nuradi
Editor: Putri Kartika Utami