Jambi, gatra.net - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M.Dianto mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 berada pada angka 68,89 poin menjadi 74,12 poin pada tahun 2017. Padahal pada tahun 2013, sempat rendah pada angka 64,41 poin.

“IDI sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi karena menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi ketiga dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yaitu menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek yang dihitung dalam IDI sangat dinamis dan sangat memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif,” Dianto menjelaskan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia 2018 tahun 2019, Selasa (23/4).

Dianto mengharapkan semua pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mengeluarkan pendapat atau penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat. “Marilah kita gunakan hak kita dengan bijak tanpa mengganggu hak orang lain,” kata Dianto.

Menurut Dianto, perbedaan merupakan suatu keniscayaan dalam alam demokrasi, termasuk dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden padal 17 April 2019, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan tersebut untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Jangan sampai perbedaan pilihan politik menjadikan kita terkotak-kotak dan terpecah belah. Mari kita bersama-sama menjalin persatuan dan kesatuan sehingga menjadi lebih baik lagi. Kita berdoa, apapun hasilnya akan membawa perubahan menjadi lebih baik lagi dan itulah yang terbaik bagi negeri ini, khususnya bagi Provinsi Jambi,” ujar Dianto.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dadang Hardiwan mengatakan IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, serta bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidence-based decision making, sesuai dengan Deklarasi Dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008. 

“IDI juga merupakan fact-based information. Jadi setiap angka IDI memiliki makna yang terkandung di balik semua indikator yang telah digunakan. IDI fokus dengan mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi. Selain itu juga untuk mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, serta memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar Provinsi,” kata Dadang.

Dadang menerangkan, sumber data IDI ini adalah kodifikasi dari surat kabar yang memiliki oplah terbesar, kodifikasi dari berbagai dokumen, melalui FGD, dan wawancara secara mendalam dari berbagai narasumber. Untuk komponen penghitungan IDI sendiri terdiri atas 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator.

“Tiga aspek tersebut adalah aspek kebebasan politik dengan 4 variabel dan 10 indikator, aspek hak-hak politik dengan 2 variabel dan 7 indikator, serta aspek lembaga demokrasi dengan 5 variabel dan 11 indikator. Melalui hasil tersebut, IDI menghasilkan data kuantitatif tentang potret demokrasi seluruh Provinsi di Indonesia dan mendorong dilakukannya program aksi untuk pengembangan demokrasi di daerah,” ujar Dadang.