Jakarta, gatra.net - Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengatakan, banyak media dan pengamat menyatakan pemilu serentak 2019 merupakan pemilu terburuk pada era demokrasi. Hasil pilpres ini terancam karena suara terbanyak pemilihan tidak membuat kandidat terpilih menjadi presiden.

"Jangan sampe suara terbanyak lain, tapi yang jadi presiden lain. Kalau ini terjadi mendorong negara kepada pinggir jurang," katanya dalam Acara Deklarasi Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4).

Malahan, kata BW, masyarakat sudah merasakan dan banyak menemukan potensi dan fakta kecurangan. "Bukan hanya satu, dua. Bahkan, BPN sedang mengumpulkan kecuringan, fakta kecurangan hampir di seantero nusantara. Bagian publik merasakan getaran itu," ujarnya.

Menurut BW, kualitas pemilu ditentukan kejujuran bukan kerahasian. Tapi fakta di lapangan ada orang di tempat pemungutan suara, akan tetapi suaranya dicobloskan. "Kalu itu tejadi, prinsip pemilu luber dan jurdil tidak terpenuhi. Ngapain ada pemilu," ucapnya.

BW juga menyesalkan ada lembaga pemantau independen yakni jurdil2019.org di-hack. Menurutnya, sudah pasti pelakunya lembaga penguasa yang mempunyai kekuasaan untuk meng-hack. "Tapi saya tidak menuduh siapa pun. Jadi bukan hanya proses pemilunya. 'Intimidasi' bekerja secara sistimatis di masyarakat," ujarnya.

Sebab itu, menurutnya, tidak heran bila masyarakat melakukan gerakan massif untuk menjelaskan kecurangan.

"Damai ada di ujungnya. Untuk menuju damai luber dan jurdil tapi tidak dipenuhi. Kekuataan publik yang maasif yang bekerja agar tidak terjadi kecurangan," katanya.