Jakarta, gatra.net - Sejumlah organisasi pemantau pemilu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan strategi pemilu 2019 yang buruk. Pasalnya, terdapat banyak masalah selama pemilihan berlangsung.

“Tidak punya strategi yang kemudian terspesialisasi. Mana yang mengurus informasi, mana yang ngurus logistik, mana yang urus tentang pelanggaran”, kata August Mellaz, salah satu anggota Koalisi di Jakarta, Kamis (18/4)

Menurut August, seharusnya KPU dan Bawaslu dapat bersinergi dengan baik untuk menyukseskan pemilu 2019. Seharusnya KPU berperan sebagai penanggung jawab penyelenggara teknis, sementara Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan baik. Ia menyayangkan jika Bawaslu ikut mengkritik KPU.

“Tetapi yang paling disayangkan adalah ketika Bawaslu menyatakan 'iya kerja KPU buruk' padahal kerja dia (Bawaslu) harusnya memastikan yang buruk-buruk itu tidak terjadi," ujarnya.

Ia menjelaskan, indikasi kinerja buruk tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa kendala teknis, seperti jumlah surat suara yang tidak memadai di lokasi yang dianggap masih terjangkau. Ia juga membandingkan kasus serupa yang juga terjadi pada pemilu 2014, tapi penyebabnya saat itu bisa diterima. Menurutnya, kejadian seperti itu seharusnya tidak lagi terulang di pemilu 2019.

“Tahun 2014 itu terjadi, tetapi ada alasan yang sangat kuat. Kalau di tahun 2014 terutama di daerah pegunungan dan pedalaman itu karena kapal yang mangantar logistik dihantam ombak," kata August.

August menganggap pemilu 2019 memburuk karena administrasi kepemiluan yang tersedia tidak bisa melayani seluruh warga Indonesia. Akibatnya, pemilu tidak bisa berjalan secara serentak. Menurutnya, sifat alami dari sistem pemilu itu sendiri adalah berskala nasional dan seragam.

“Yang harus kita apresiasi warga bangsa kita. Yang secara runut menerima berbagai persoalan yang ada. Saya kira itu”, ungkapnya,