Medan, gatra.net – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi memastikan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat melayani aspirasi warga dengan baik. Mantan ketua PSSI tersebut mengapresiasi antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Salah satu TPS yang dikunjungi Edy yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan. Kehadirannya untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak memilih, bisa menggunakan hak suaranya di manapun mereka berada. “Saya senang ya semua berjalan lancar dan aman. Dan wajahnya terlihat cerah semua. Kalau begini Insya Allah aman,” ujarnya di Medan, Rabu (17/4).

Dari kunjungan tersebut, Edy melihat proses tahapan pemungutan suara di sejumlah TPS lingkungan dalam lapas. Hanya saja, dari sekitar 3 ribuan warga binaan, yang bisa memilih hanya sekitar 700-an orang saja. Hal tersebut menurutnya perlu menjadi bahan diskusi untuk perbaikan ke depan. Sebab, persoalan data pemilih dari pemilihan sebelumnya termasuk Pilgub tahun lalu masih menyisakan masalah dan belum tuntas, seperti saat ini.

“Beberapa nanti yang perlu kita diskusikan dan evaluasi. Khususnya kepada KPU, dari tahun ke tahun itu (datanya) tak sesuai, banyak sekali (tidak didata). Ini nanti yang harus kita bicarakan,” katanya.

Menurutnya, semua warga di manapun berada, termasuk warga binaan lapas punya hak sebagai warga negara, meskipun sedang menjalani hukuman. Setiap orang memiliki motivasi memilih siapa calon pemimpinnya. Apalagi tingkat partisipasi dari beberapa pantauan langsung di sejumlah TPS maupun laporan dari berbagai daerah kabupaten/kota, cukup tinggi meskipun pemilihan sudah berjalan tiga jam.

“Partisipasi cukup tinggi, cukup baik. Sudah separuh (jumlah yang datang). Kalau setiap TPS sekitar 300 (pemilih), sekarang pukul 11.00 sudah di atas 100. Target 70%, Insya Allah dapat ini,” jelasnya siang tadi.

Secara khusus untuk warga binaan, Edy mengapresiasi antusiasnya dan keinginan memberikan hak suaranya di Pemilu 2019 kali ini. Walaupun dari TPS Lapas, surat suara hanya ada empat dari lima, yakni DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden. Bahkan dirinya menilai penyelenggaraan di lapas lebih baik dari yang di luar. “Lebih kreatif dan punya motivasi menyalurkan suara. Penyelenggaranya juga lebih bagus,” pujinya.

Sementara itu, Kalapas Tanjung Gusta, Budi Argap Situngkir menyayangkan kurang efektifnya komunikasi mereka dengan KPU setempat. Sehingga dari sekitar 1.500-an data yang diusulkan ke penyelenggara, 600 nama disebutkan tidak valid. Dengan demikian yang tertampung hanya sekitar 700-an.

Reporter: Baringin Lumban Gaol